MAKALAH EKONOMI MAKRO PORGRAM KERJA 100 HARI PEMERINTAHAN SBY - BUDIONO DI BIDANG PEREKONOMIAN

MAKALAH EKONOMI MAKRO

 PORGRAM KERJA 100 HARI PEMERINTAHAN

 SBY - BUDIONO

DI BIDANG PEREKONOMIAN

Dosen Penampun:

Dra.Sulistyowati,M.SI

Di susun oleh:

Adi Iswanto         D0F009011

D3 KEUANGAN DAERAH 2009

 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

   Masyarakat sudah terlanjur terperangkap dan terlena dengan semboyan 100 hari program pemerintah. Bahkan pemerintah mengenalkan istilah terapi kejut yang semakin mengeskalasi harapan masyarakat kepada pemerintah yang baru. Tetapi hingga saat ini masyarakat belum melihat secara nyata dan lengkap program 100 hari dalam bidang ekonomi. Sejak kabinet ini dilantik, belum ada pertemuan lengkap para Menteri bidang ekonomi guna mempublikasikan program 100 harinya. Program ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat guna mengundang partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Yang banyak disodorkan justru road map yang dibuat oleh Kadin. Saya tidak berburuk sangka kepada Kadin, tetapi tentu jika road map ini yang begitu saja diambil alih pemerintah, maka hal itu akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Kesan kuat yang akan timbul, pemerintah didikte oleh Kadin, apalagi mantan bos Kadin Aburizal Bakrie sekarang menjadi dirigen ekonomi sebagai Menko Perekonomian.

   Pertanyaannya mana yang asli buatan Pemerintahan SBY dan tentu masukan dari Kadin sangat berharga, tetapi tidak begitu saja dijiplak dan diambil alih sebagai program pemerintah. Secara obyektif memang ada hal-hal yang menyebabkan energi pemerintahan ini, bahkan sampai Presiden banyak terserap tenaganya untuk menghadapi kelompok anggota DPR yang bersatu dalam Koalisi Kebangsaan plus PKB. Hubungan pemerintah dengan kelompok ini yang jumlahnya justeru mayoritas di DPR, berjalan alot di tengah-tengah konstelasi DPR yang terbelah antara Koalisi Kebangsaan dengan Koalisi Kerakyatan. Yang lebih rumit, kubu-kubu ini tidak dapat dikatakan sebagai partai pemerintah dan partai oposisi, merekapun tidak mau menyatakan demikian. Mudah-mudahan hubungan sebagian besar anggota dewan dengan pemerintah yang jauh dari serasi ini hanya bersifat sementara, bagaikan permainan bola masih dalam tahap pemanasan. Masing-masing pihak masih mencari format dan mencari konsensus baru dalam bentuk kompromi yang memang tidak dapat dihindarkan dalam dunia politik dan Ekonomi.

BAB II

ISI

1. Program Kerja 100 Hari Menko Perekonomian

Menko Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya membeberkan 19 Program Kerja 100 Hari di bidang perekonomian. Tidak hanya itu, mantan mensesneg ini juga menjabarkan 53 rencana aksi yang dibeberkan.

JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya membeberkan 19 Program Kerja 100 Hari di bidang perekonomian. Tidak hanya itu, mantan mensesneg ini juga menjabarkan 53 rencana aksi yang dibeberkan. Penjabaran itu dilakukan dalam temu wartawan, di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (13/11/2009)

Berikut Rinciannya

Program I, kesediaan lahan dan keterpaduan tata ruang.

1. Review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang dengan Penanggung Jawab: Menko Perekonomian.

2. Penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Petanahan Nasional.

3. Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional.

4. Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA) dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional.

5. Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dengan Penanggung Jawab Departemen Kehutanan.

6. Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Penanggung Jawab Departemen Kehutanan.

Program II, Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur.

1. Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan Penanggung Jawab Menneg PPN/Kepala Bappenas.

2. Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan

3.Perubahan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dengan Penanggung Jawab Menteri negara PPN/Kepala Bappenas

4. Penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/BUMN (public private partnership ) dengan Penanggung Jawab Menko Perekonomian.

Program III, Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Strategis.

1. Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi dengan Penanggung Jawab Departemen PU.

2. Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung, dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi dengan Penanggung Jawab Departemen PU.

3.Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun dengan Penanggung Jawab Departemen PU.

4. Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan dengan Penanggung Jawab Departemen PU.

5. Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air dengan Penanggung Jawab Departemen PU.

6. Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun sekitar 40 persen menjadi 80 persendalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami dengan Penanggung Jawab Menteri negara Perumahan Rakyat.

7. Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25 ribu desa (Desa Berdering) dengan Penanggung Jawab Depkominfo.

8. Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan program Indonesia Go Open Source- IGOS dengan Penanggung Jawab Depkominfo

9. Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dengan Penanggung Jawab Menko Perekonomian.

10. Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya dengan Penanggung Jawab Departemen Kelautan dan Perikanan

Program IV, Pengadaan Lahan Bagi Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan.

1. Perubahan PP Nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional).

2. Perubahan PP Nomor 46 tahun 2002 tentang PNBP Bidang Pertanahan dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Program V, Iklim Investasi Pertanian dan Perikanan.

1. Penyusunan perpres tentang pertanian pangan skala luas (food estate) dengan Penanggung Jawab Menteri Pertanian.

2. Perencanaan food estate di merauke dengan Penanggung Jawab Departemen pertanian.

3. Perencanaan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi timbuhnya industri pedesaan berbasis produk dengan Penanggung Jawab Departemen Pertanian,

Program VI, Kesinambungan Swasembada Pangan.

Penyusunan cetak biru swasembada pangan tahap 2 untuk kedelai, jagung, gula, dan daging sapi dengan Penanggung Jawab Departemen Pertanian.

Program VII, Jaminan Pasokan Energi.

1. Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian Timur. Intinya logistic based,

2. Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik.

3.Penerbitan PP (Peraturan Pemerintah) dan Peraturan Menteri ESDM tentang pasokan batubara dalam negeri (DMO).

4. Penerbitan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap II.

Program VIII , Sistem harga energi yg kompetitif.

Penerbitan Perpres tentang harga patokan pembelian listrik dari panas bumi dengan Penanggung Jawab Departemen ESDM

Program IX, Ketahanan Energi.

Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN

Penuntasan reorganisasi PLN dan pertamina.

Pemanfaatan coal bed methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011. dengan Penanggung Jawab Menteri Negara BUMN

Program X, Pengalihan Sistem Subsidi: BBM, pupuk dan listrik.

Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk dan listrik. dengan Penanggung Jawab Departemen ESDM dan Pertanian

Program XI, Pengembangan Energi Terbarukan Nasional.

Menerbitkan peraturan menteri tentang insentif pmnafaatan renewable industri dengan Penanggung Jawab Departemen Pekerjaan Umum.

Program XII, Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1. Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBNN sebesar Rp 2 triliun per tahun dengan Penanggung Jawab Menteri Keuangan dan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

2. Perubahan peraturan pelaksanaan penyaluran KUR dengan Penanggung Jawab Menko Perekonomian.

3.Perluasan KUR dengan linkage antara perbankan besar nasional dan bank daerah dengan Penanggung Jawab Menteri negara Koperasi dan UKM.

Program XIII, Pengembangan UKM.

1. Memperluas program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM dengan Penanggung Jawab Menteri negara Koperasi dan UKM.

2. Perluasan one village one product (OVOP) dengan Penanggung Jawab Menteri negara Koperasi dan UKM.

3.Percepatan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional sebanyak 90 pasar dengan Penanggung Jawab Menteri Perdagangan

Program XIV, Ketenagakerjaan

Perubahan tentang upah minimum regional dengan Penanggung Jawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program XV, Kelancaran Arus Barang dan Daya Saing.

1. Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (DPIPISE) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam dengan Penanggung Jawab Menteri Kepala BKPM

2. Pengoperasioan pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.

Program XVI, Revitalisasi Industri Pupuk dan Gula, Penyusunan Rencana Aksi Revitalisasi Industri Pupuk dan Gula dengan Penanggung Jawab Menteri Departemen Perindustrian

Program XVII, Pengembangan Klaster Industri-Industri Berbasis SDA Fosil dan yang Terbarukan.

1. Pencanangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumut, Kaltim, dan Riau dengan Penanggung Jawab Menteri negara Koperasi dan UKM.

2. Perencanaan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jatim dan Kaltim Penanggung Jawab Menteri negara Koperasi dan UKM

Program XVIII, Aksesibilitas dan Keterhubungan Antarwilayah.

1. Penyusunan cetak biru transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional dengan Penanggung Jawab Departemen Perhubungan

2. Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan dengan Penanggung Jawab Departemen Perhubungan

3.Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan antar-moda dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket terusan kereta api dan busway dengan Penanggung Jawab Departemen Perhubungan

 Program XIX, Keselamatan Transportasi Penyusunan pedoman teknis.

 tentang keselamatan transportasi dengan Penanggung Jawab Departemen Perhubungan.

2. 15 Program Pilihan SBY seperti dirilis dalam presiden

1. Pemberantasan mafia hokum.

SBY mengatakan "Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah, mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu,". Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum, diharapkan dapat melaporkannya melalui PO BOX 9949, Jakarta 10000. [PO BOX ini layanan Pengaduan baru yang di rilis oleh SBY pada Kamis (5/11) lalu, keefektifannya masih dipertanyakan banyak pihak]

2. Revitalisasi industri pertahanan.

SBY Mengatakan: "Dalam 100 hari ini harus dibikin masterplan, roadmap untuk merevitalisasi industri-industri pertahanan ini termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri, bisa juga untuk memenuhi keperluan dari luar negeri utamanya kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Kita akan pastikan pula bagaimana segi-segi pembiayaan."

3. Penanggulangan terorisme.

untuk yang satu ini SBY Mengatakan; "Penanggulangan terorisme jangan hanya mengedepankan segi-segi penindakan atau operasi militer, operasi intelijen dan operasi - operasi sejenis. Kita juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme itu."

4. Kesediaan listrik.

SBY mengatakan: "Dalam 100 hari ini akan kita pastikan bahwa lima tahun mendatang kita meningkatkan kapasitas listrik agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersil, rumah tangga, transportasi dan lain-lainnya. Dalam 100 hari ini pula kita akan melakukan pemetaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan yang ada."

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.

SBY Mengatakan: "Dalam 100 hari ini akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang belum dicapai 5 tahun pertama misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan."

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula.

SBY Mengatakan: "Dikaitkan dengan pertumbuhan pertanina, maka kapasitas pabrik pupuk harus meningkat, produksinya harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah jadi cetak biru dan program termasuk peningkatan kapasitas pabrik gula."

7. Penataan tanah dan tata ruang.

SBY Mengatakan: "Banyak keluhan di daerah-daerah di Indonesia, di mana usaha perekonomian daerah tidak mulus karena tumpang tindih, karena tabrakan penggunaan lahan berikut tata ruangnya. Bukan rahasia lagi, kadang-kadang Undang-undang tidak sinkron antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup."

8. Peningkatan infrastruktur.

SBY Mengatakan: "Dalam 100 hari pertama ini akan ada cetak biru sekaligus kita pikirkan pendanaannya, sehingga semua bisa dijalankan. Dalam merumuskan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengna scheme public private partnership."

9. Peningkatan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

SBY Mengatakan: "Ini penting karena berkaitan dengan upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balai-balai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan kredit usaha rakyat ini maka harapan kita, UKM itu terus bangkit. Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang."

10. Pendanaan.

SBY Mengatakan: "Sudah kita hitung APBN - APBD kita, proyeksi tiap tahunnya sampai 2014. Jumlahnya tetap belum memadai, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD. Itu yang akan kita lakukan, baik itu yang akan menanamkan modal dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian rencana dan program yang baik bisa dibiayai."

11. Penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan.

SBY Mengatakan: "Harus ada rencana aksi lima tahun mendatang yang 100 hari ini kita pastikan kita miliki adalah kontribusi Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dam pemanasan global. Utamanya adalah ktia pastikan dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia, terlaksana dengan baik. Terus melanjutkan bahkan intensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, upaya cegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutan-hutan lindung." [untuk yang satu ini sudah SBY gaungkan pada awal pidato kepresidenannya saat pelantikan Presiden kemarin]

12. Reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat.

SBY Mengatakan: "Paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat atau sehat itu indah, sehat itu gratis, dalam arti bagi yang tidak mampu, saudara kita yang miskin, sangat miskin, kita dorong untuk sehat dan kemudian tidak harus berobat. Itu adalah reformasi kesehatan yang rencana pastinya harus jadi pada 100 hari pertama ini." [Program kesehatan melalui Menteri Kesehatan pilihan SBY~mampukah?...wait and see]

13. Reformasi pendidikan.

SBY Mengatakan: "Pada 100 hari ini adalah menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja. Banyak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, oleh sekolah-sekolah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop dengan yang diminta pasar tenaga kerja." [yang satu ini benar2 harus menjadi sorotan umum, pastikan bahwa anggaran pendidikan 20% teraplikasi dg baik syukur2 naik]

14. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam.

SBY Mengatakan: "Upaya untuk meningkatkan kesiagaan kita menghadapi bencana adalah dengan telah dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melanjutkan usaha itu, maka akan kita bentuk Standby Force. Setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia ini."  [Indonesia berada dalam wilayah Ring of Fire sudah semestinya]

15. Koordinasi erat pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.

SBY Mengatakan: "Semua yang kita lakukan lima tahun mendatang apakah itu pembangunan ekonomi, kesejahetraaan rakyat, hukum dan keamanan, butuh sinergi. Perlu koordinasi yang erat. Oleh karena itu, nanti awal bulan Desember akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia untuk mensinkronisasikan upaya pembangunan."

BAB III

PENUTUP

Demikian tugas ini saya buat. Harapan kami mewujudkan “Program Kerja 100 Hari Menko Perekonomian” di negara ini, bisa dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Kepada Teman-teman, kami menaruh harapan agar dapat ikut berpartisipasi menyukseskan “Program Kerja 100 Hari Menko Perekonomian” ini melalui saran dan kritikan Teman-teman. Akhirnya hanya kepada Allah yang Maha Pengasih, saya kembalikan segala urusan. Semoga Allah SWT memudahkan urusan hamba-hamba-Nya yang ingin berbuat baik terhadap sesama.

DAFTAR PUSTAKA

http://dheaqotrunnada.multiply.com/journal/item/67/inilah_15_Program_Pamungkas_100_hari_Pemerintahan_SBY

http://economy.okezone.com/read/2009/11/13/20/275340/inlah-porgram-kerja-100-hari-menko-perekonomian